Selamat datang Sobat Togel Gajahtoto di Website Kami! : Bandar togel online terpercaya Indonesia Nomor #1 menang berapapun pasti di bayar !!
JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) meminta seluruh pemilik infrastruktur publik mengalokasikan ruang untuk mendorong pelaku UMKM. Pengelola Infrastruktur Publik Diminta Sediakan Tempat Promosi Bagi UMKM
Hanung Harimba Rachman, Wakil Direktur Kementerian Usaha Kecil dan Menengah Kopum, mengatakan pihaknya saat ini berupaya memperkuat ekosistem bisnis yang mendukung koperasi dan UKM agar berdaya saing. Salah satunya adalah menyediakan platform periklanan bagi perusahaan mikro dan usaha kecil. badan usaha (UMKM). Lewat Anak Usaha, Karakatau Steel Masuki Bisnis Infrastruktur Internet
“Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan terus mengimbau para pemilik infrastruktur publik untuk mendukung pengembangan UKM dengan menyediakan ruang iklan dan menetapkan harga sewa khusus bagi UKM,” kata Hanung, Senin (18/12). pernyataan di Jakarta. /2023). ).
Menurut Hanung, hal tersebut juga merupakan lanjutan amanat Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang didalamnya ditetapkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta yang ditunjuk. tempat untuk pendakian. . pengembangan usaha mikro dan usaha kecil pada minimal 30% tempat periklanan strategis di kawasan perdagangan umum dan/atau prasarana negara.
“Pemerintah juga berencana mulai merencanakan insentif yang dapat diberikan kepada pengelola infrastruktur publik yang telah memenuhi amanat PP 7 tahun 2021,” kata Hanung.
Selain itu, Hanung mengatakan pihaknya akan memantau penerapan kebijakan tersebut. Namun, masih terdapat sejumlah sarana prasarana umum yang tidak menyisihkan 30 persen ruang iklan dan membebankan biaya sewa lebih dari 30 persen untuk UKM, serta belum ada koperasi yang mengelola UKM atau forum.
Selain itu, UKM juga masih menghadapi banyak tantangan infrastruktur publik, seperti kurangnya variasi produk yang dijual, kurang optimalnya sinergi antara pengelola dan pemerintah daerah, terutama dalam pemilihan produk daerah yang high-end dan kepada para pelaku UMKM. tarif,” kata Hanung.
Mengatasi berbagai kendala tersebut, pihak Hanung kini telah melaksanakan pilot project di enam lokasi infrastruktur umum seperti Terminal Leuwipanjang Bandung, Bandara YIA D.I Yogyakarta, Pelabuhan Merak Banten, Pelabuhan Bakaheun Lampung, Resort KM 260B Banjaratma Brebes dan Probolingo. Terminal. Pengelola Infrastruktur Publik Diminta Sediakan Tempat Promosi Bagi UMKM
“Saya berharap para pemilik infrastruktur publik di enam wilayah ini terus mendukung pemberdayaan UKM dengan menyediakan ruang iklan dan dukungan usaha kepada UKM guna memperluas pemasaran produk usaha kecil dan menengah serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. .” – dia menyimpulkan.
